TIMIKA, SPR — Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp1,116 triliun, di tengah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang berhasil dipertahankan Pemkab Mimika untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Sorotan itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Mimika dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika di Kantor DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, dan turut dihadiri Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong beserta unsur Forkopimda.
Rapat sempat diwarnai interupsi terkait atribut resmi serta catatan ketidakhadiran 13 dari 44 anggota dewan. Meski demikian, seluruh agenda penyampaian pandangan umum fraksi berjalan hingga tuntas.
Meski Pemkab Mimika berhasil merealisasikan pendapatan daerah lebih dari 98 persen dari target, seluruh fraksi menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sorotan Bersama Delapan Fraksi
Secara umum, delapan fraksi memiliki sejumlah perhatian yang sama, di antaranya:
- Tingginya SiLPA 2025 yang dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program, serta rendahnya realisasi belanja modal dan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Desa.
- Masih banyak temuan BPK yang belum ditindaklanjuti.
- Belum meratanya pelayanan pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman, pesisir, dan pegunungan, termasuk minimnya tenaga kesehatan dan guru di sejumlah distrik seperti Alama dan Potowaiburu.
- Terbatasnya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan transportasi, termasuk sejumlah fasilitas yang telah diresmikan namun belum berfungsi maksimal.
- Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang perlu lebih diperketat pengawasannya agar benar-benar memberi manfaat bagi Orang Asli Papua (OAP), termasuk dorongan optimalisasi beasiswa bagi suku Amungme dan Kamoro.
- Perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan OAP, termasuk desakan agar PT Freeport Indonesia dan para kontraktornya memprioritaskan pekerja lokal.
- Pemerataan pembangunan agar tidak hanya terpusat di Kota Timika.
Seluruh fraksi berharap Pemkab Mimika menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, menekan angka SiLPA, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Mimika secara merata.
Fraksi Partai Golkar
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika, Iwan Anwar, mempertanyakan belum optimalnya pelayanan air bersih di berbagai wilayah meski Pemkab Mimika setiap tahun mengalokasikan anggaran besar untuk infrastruktur air bersih.
Menurut Iwan, penyediaan air bersih adalah pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat sekaligus tanggung jawab pemerintah daerah, karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kualitas lingkungan, serta aktivitas sosial dan ekonomi warga. Ia menilai besarnya anggaran yang digelontorkan belum sebanding dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat, termasuk di wilayah pesisir yang belum menikmati akses air bersih secara optimal.
“Fraksi Partai Golkar menerima berbagai keluhan masyarakat terkait pemanfaatan infrastruktur air bersih. Bahkan ada fasilitas yang sudah diresmikan secara seremonial, tetapi hingga sekarang belum berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Iwan.
Fraksi Golkar juga menyoroti sejumlah bangunan dan fasilitas air bersih yang terbengkalai. Golkar meminta Pemkab Mimika menjelaskan penyebab pelayanan air bersih belum optimal, menyampaikan hasil evaluasi efektivitas program penyediaan air bersih, serta mengungkap kendala mulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Golkar turut menyoroti rendahnya realisasi belanja infrastruktur, penyerapan Dana Desa dan DAK, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga efektivitas pemanfaatan Dana Otsus bagi OAP.
“Percepatan pelebaran Jalan Petrosea–Hasanuddin, penambahan pos pemadam kebakaran di distrik terpencil, penguatan kapasitas Satpol PP, serta pemerataan pembangunan hingga wilayah pesisir dan pegunungan,” kata Iwan, merinci sejumlah usulan fraksinya.
Fraksi Rakyat Bersatu
Ketua Fraksi Rakyat Bersatu, Herman Gafur, menilai rendahnya serapan APBD yang hanya sekitar 82 persen turut berkontribusi terhadap tingginya SiLPA.
“Fraksi Rakyat Bersatu juga mempertanyakan optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus, lemahnya pengamanan aset daerah, pembayaran gaji kepada ASN yang telah pensiun maupun meninggal dunia, buruknya pelayanan kesehatan di wilayah pesisir, keterbatasan akses air bersih, tingginya angka pengangguran OAP, serta lambannya penanganan konflik sosial,” ungkap Herman.
Fraksi PDI Perjuangan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Adrian Andhika Helyanan Thie, mengapresiasi keberhasilan Pemkab Mimika mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut. Namun fraksinya tetap mengkritisi rendahnya serapan APBD, tingginya belanja perjalanan dinas, lemahnya pengelolaan aset daerah, serta sejumlah temuan BPK yang belum ditindaklanjuti.
“PDIP juga menyoroti pelayanan RSUD Mimika, minimnya tenaga guru dan tenaga kesehatan di wilayah pedalaman, lambatnya penanganan banjir di Kota Timika, belum optimalnya pengoperasian Terminal Bandara Moses Kilangin, serta mendesak pemerintah memprioritaskan tenaga kerja lokal dan OAP pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Mimika,” ungkapnya.
Adrian menegaskan realisasi APBD tahun 2025 versi fraksinya hanya mencapai 75,73 persen, sementara serapan anggaran 2026 per Juli baru tercatat 27,41 persen. “Masih ada 21 temuan terkait pengendalian internal dan kepatuhan aturan, serta kelebihan pembayaran gaji bagi ASN pensiun atau yang telah meninggal senilai lebih dari Rp865 juta,” tegasnya.
PDIP juga menyoroti minimnya pelayanan pendidikan dan kesehatan di Distrik Alama yang disebut sebagai zona merah, belum berfungsinya gedung UMKM di Pasar Sentral Timika, serta persoalan aset daerah seperti lahan Timika Indah dan kawasan bandara. Fraksi ini pula mendesak prioritas beasiswa Otsus bagi OAP suku Amungme dan Kamoro, serta penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan PT Freeport Indonesia dan kontraktornya.
Fraksi PKB
Ketua Fraksi PKB, Benyamin Sarira, menegaskan pelayanan dasar di wilayah pesisir harus menjadi perhatian serius pemerintah. Fraksinya menyoroti ketiadaan tenaga kesehatan di Potowaiburu, Fanamo, Jita, dan Fakafuku, belum tersedianya ambulans air, banyaknya sarana air bersih yang tidak berfungsi, PLTS Fakafuku yang mati lebih dari satu tahun, hingga minimnya rumah layak huni bagi masyarakat pesisir dan pegunungan.
“Fraksi juga meminta pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 mengenai penyerapan tenaga kerja lokal,” kata Benyamin.
Fraksi Partai Demokrat
Ketua Fraksi Demokrat, Dessy Putrika Ross Rante, menilai kualitas belanja daerah masih belum sebanding dengan besarnya pendapatan daerah. Demokrat menyoroti tingginya belanja pegawai, rendahnya belanja modal, lambatnya proses tender proyek, rendahnya penyerapan DAK dan Dana Desa, serta belum rampungnya sejumlah proyek strategis seperti pembangunan unit sekolah baru, sistem penyediaan air minum (SPAM), jalan, dan rumah layak huni.
“Fraksi juga mengusulkan digitalisasi sistem perpajakan daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan pengawasan internal, serta penyusunan analisis risiko fiskal daerah,” ungkap Dessy.
Fraksi ini juga menilai sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Mimika belum optimal dalam mengamankan hak-hak masyarakat.
Fraksi Kelompok Khusus
Ketua Fraksi Kelompok Khusus, Abrian Katagame, menilai pertumbuhan ekonomi masyarakat belum bergerak optimal meskipun daerah memiliki pendapatan tinggi. Fraksinya menyoroti tingginya ketergantungan fiskal terhadap sektor pertambangan, besarnya SiLPA, rendahnya belanja modal, lemahnya penyerapan Dana Otsus, penanganan stunting yang belum maksimal, tingginya pengangguran OAP, lambatnya penyelesaian konflik sosial, hingga belum adanya ikon wisata berbasis budaya Amungme dan Kamoro.
“Fraksi Kelompok Khusus meminta seluruh perusahaan melakukan proses rekrutmen tenaga kerja secara terbuka di Timika,” jelas Abrian.
Fraksi Gerindra
Ketua Fraksi Gerindra, Elinus Balinol Mom, menilai rendahnya realisasi belanja modal menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembangunan fisik di Kabupaten Mimika. Fraksinya meminta pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor nonpertambangan, mempercepat serapan anggaran, menekan SiLPA, serta memperkuat penyelesaian konflik sosial di wilayah pedalaman melalui pendekatan persuasif bersama tokoh adat dan masyarakat.
Fraksi Eme Neme Yauware
Pandangan Fraksi Eme Neme Yauware disampaikan Billianus Zoani, dibacakan oleh Darwin Rombe. Fraksi ini menilai rendahnya penyerapan Dana Transfer, DAK, Dana Desa, dan belanja modal berdampak langsung terhadap lambatnya pembangunan jalan, jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya.
“Kami juga menyoroti masih belum validnya data penerima bantuan sosial, lemahnya pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua, belum optimalnya pengelolaan sampah, serta mendesak pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal dan Orang Asli Papua,” ungkapnya. (spr)
