TIMIKA, SPR — Pemerintah Kabupaten Mimika mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.041.392.322.470,41, atau 98,23 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target hingga 115,89 persen, seiring optimalisasi pemungutan pajak dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp5.588.475.025.325,53 atau 82,14 persen dari target, dengan alokasi terbesar untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
Data tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II DPRK Mimika di Timika, Selasa (28/7/2026), yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Mimika dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Momen Akuntabilitas Publik
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, dalam sambutan pembuka menyebut kedua dokumen yang dibahas merupakan instrumen penting akuntabilitas publik.
“Evaluasi ini bukan mencari kekurangan, melainkan upaya kolektif memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola tepat sasaran demi kesejahteraan seluruh warga Mimika,” ujar Primus.
Pidato Bupati Mimika, Johannes Rettob, dibacakan oleh Wakil Bupati Emanuel Kemong di hadapan pimpinan dan anggota DPRK, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, serta awak media.
“Ini bukan sekadar penuhi amanat undang-undang, melainkan panggung sakral pertanggungjawaban kami kepada rakyat melalui Dewan sebagai mitra setia pembangunan,” kata Kemong.
Kemong menambahkan, meski tahun 2025 diwarnai dinamika akibat transisi kepemimpinan dan penyesuaian regulasi, sinergi antarlembaga membuat roda pemerintahan tetap berjalan stabil.
Sejumlah Capaian Lain
Selain realisasi pendapatan, Pemkab Mimika juga mencatat sejumlah capaian pada 2025, di antaranya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang melampaui target, tingkat kepuasan layanan kesehatan yang tinggi, serta perkembangan akses air bersih dan pembinaan UMKM.
Kemong mengatakan, pengelolaan Dana Otonomi Khusus tetap difokuskan pada pemenuhan hak dasar Orang Asli Papua. Ia menyebut reformasi birokrasi dan penerapan konsep Smart City turut mengantarkan Mimika meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI serta penghargaan Innovative Government Award.
Tantangan Belanja Modal Infrastruktur
Di tengah sejumlah capaian tersebut, pemerintah daerah mengakui masih ada tantangan pada realisasi belanja modal infrastruktur. Pemkab Mimika menyatakan akan memperbaikinya melalui percepatan proses pengadaan dan penguatan pengawasan.
“Kemajuan Mimika adalah milik kita semua. Mari kita rajut sinergi kian erat menuju daerah yang makmur dan berkeadilan,” kata Kemong menutup sambutannya. (spr)
