TIMIKA, SPR — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mematangkan perencanaan pembangunan jalan yang menghubungkan Potowaiburu, Kapiraya, hingga Timika. Langkah awal penyusunan Feasibility Study (FS) atau Studi Kelayakan dan Detail Engineering Design (DED) mulai dibahas bersama para pemangku kepentingan.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Seminar Pendahuluan Pekerjaan Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Jalan Potowaiburu–Kapiraya–Timika Tahun Anggaran 2026 di Hotel Front One, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan ini dibuka dan ditutup oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda Mimika Yohana Paliling yang mewakili Bupati Mimika. Acara didampingi Kepala Dinas PUPR Mimika Inosensius Yoga Pribadi, tim konsultan dari PT Durrun Engginer Airone, serta dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala distrik, dan tokoh adat setempat.
Membacakan sambutan Bupati Mimika, Yohana Paliling menegaskan bahwa seluruh pembahasan dan data yang tersaji dalam seminar pendahuluan ini masih bersifat awal. Oleh karena itu, masukan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah distrik sangat dibutuhkan untuk melengkapi perencanaan teknis tersebut.
“Data yang tersaji saat ini masih bersifat awal dan memerlukan kelengkapan lebih lanjut. Kami berharap tim konsultan dapat segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini agar pada tahap berikutnya persiapan sudah jauh lebih matang,” ujar Yohana.
Pertimbangkan Aspek Sosial dan Adat
Yohana mengingatkan, rencana pembangunan koridor jalan Potowaiburu–Kapiraya–Timika menelan anggaran yang tidak sedikit. Besarnya alokasi anggaran mencerminkan tingginya tingkat kompleksitas proyek perhubungan darat ini.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir dan pedalaman Mimika tidak boleh hanya berfokus pada teknis konstruksi semata, melainkan wajib memperhitungkan dampak sosial, budaya, lingkungan hidup, serta persetujuan masyarakat adat setempat.
“Kompleksitas pekerjaan ini tidak hanya menyangkut aspek fisik konstruksi, tetapi juga aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup, terutama keterkaitannya dengan tokoh-tokoh adat,” tuturnya.
Ia meminta Dinas PUPR memastikan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan warga di sepanjang rute rencana jalan, hadir pada tahapan konsolidasi berikutnya agar pembahasan tidak berulang dan menghasilkan kajian komprehensif.
Konektivitas dan Manfaat Ekonomi
Selain membuka keterisolasian wilayah, proyek infrastruktur ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi warga di tingkat kampung dan distrik. Perencanaan rute jalan diminta tidak jauh dari permukiman warga agar akses mobilitas barang dan jasa dapat terhubung secara optimal.
“Yang paling utama adalah manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai jalan yang dibangun menjadi sepi dan tidak memberikan dampak ekonomi yang cepat bagi warga di sekitarnya,” kata Yohana menegaskan.
Melalui seminar pendahuluan ini, kajian kelayakan dan perencanaan teknis diharapkan menghasilkan dokumen DED yang tepat sasaran, berwawasan lingkungan, serta dapat segera ditindaklanjuti pada tahap konstruksi. (*/ska)
