TIMIKA, SPR — Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, masih menghadapi kekurangan rumah layak huni dalam jumlah besar. Hingga saat ini, sebanyak 23.498 unit rumah sehat layak huni dibutuhkan oleh warga yang tersebar di 18 distrik di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Mimika Abriyanti Nuhuyanan mengatakan, sejak 2018 hingga 2025, pemerintah daerah baru berhasil membangun 1.292 unit rumah sehat layak huni di seluruh wilayah Mimika. Pembangunan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Kebutuhan rumah layak huni di Mimika ini memang masih sangat besar, jumlahnya masih di atas 20 ribu unit,” kata Abriyanti di Timika, Senin.
Pada tahun ini, Pemkab Mimika menargetkan pembangunan 353 unit rumah layak huni yang tersebar dalam empat program.
Program pertama adalah pembangunan rumah baru layak huni untuk mencegah munculnya permukiman kumuh, dengan target 298 unit di 15 distrik. Rinciannya adalah Distrik Agimuga 4 unit, Amar 3 unit, Iwaka 21 unit, Jita 3 unit, Kuala Kencana 63 unit, dan Kwamki Narama 18 unit.
Selanjutnya, Distrik Mimika Barat dan Mimika Barat Jauh masing-masing mendapat 6 unit, Mimika Tengah 3 unit dan 10 unit di Mimika Timur Tengah, Mimika Baru 93 unit, Mimika Timur 8 unit, Mimika Timur Jauh 4 unit, Tembagapura 3 unit, serta Wania 53 unit.
Program kedua adalah pembangunan rumah layak huni menggunakan dana Otsus sebanyak 36 unit, dengan rincian Distrik Jita 29 unit dan Mimika Barat Tengah 7 unit.
Program ketiga berupa peremajaan kawasan permukiman kumuh di Distrik Mimika Baru sebanyak 6 unit.
Program keempat adalah pembangunan rumah bagi korban bencana sebanyak 13 unit, yang tersebar di Distrik Kuala Kencana 3 unit dan Mimika Baru 10 unit.
Abriyanti menjelaskan, biaya pembangunan satu unit rumah layak huni di Mimika bervariasi, tergantung kondisi medan dan biaya distribusi material bangunan. Untuk wilayah perkotaan, seperti Distrik Mimika Baru, Wania, Kuala Kencana, Iwaka, dan Mimika Timur, biaya pembangunan berkisar Rp450 juta per unit. Sementara di wilayah pegunungan, biayanya bisa mencapai Rp1 miliar per unit karena medan yang lebih sulit dijangkau. (spr)
