NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah tengah mengkaji rencana pembatasan pasokan telur dari luar daerah. Langkah strategis ini diambil guna melindungi keberlangsungan usaha peternak lokal yang kini menjerit akibat banjirnya stok telur luar di pasaran.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop dan UMKM Papua Tengah, Brian Sendoh, menyatakan pihaknya sedang menganalisis secara menyeluruh keseimbangan ketersediaan stok dan kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Kami akan berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Tengah dan pemerintah kabupaten, khususnya daerah penghasil seperti Nabire dan Mimika, sebelum mengambil keputusan,” ujar Brian di Nabire, Senin.
Jika kajian rampung, Pemprov Papua Tengah berencana menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur terkait pembatasan masuknya telur dari luar daerah, dengan fokus utama di Kabupaten Nabire. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bagi peternak lokal untuk bertahan di tengah melonjaknya biaya produksi, terutama harga pakan ternak.
Saat ini, telur dari luar daerah—khususnya Surabaya—masih membanjiri pasar Papua Tengah dengan harga yang jauh lebih murah karena skala produksi mereka yang melimpah. “Kebijakan pemda akan menitikberatkan pada pemberdayaan pengusaha lokal agar usaha mereka tetap hidup dan berkembang,” tambah Brian.
Pasokan Melimpah, Peternak Lokal Terhimpit
Data dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menunjukkan tingginya ketergantungan pada pasokan luar. Pada Mei 2026, sebanyak 30,9 ton telur didatangkan dari Surabaya dan Makassar. Sementara hingga pertengahan Juni 2026, pasokan yang masuk sudah menyentuh 14,2 ton.
Padahal, di sisi lain, kapasitas produksi peternak lokal Nabire terus digenjot. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nabire, Yasor Victor Sawo, mengungkapkan bahwa jumlah peternak ayam petelur di wilayahnya kini sudah mencapai puluhan.
“Salah satu peternak besar di Nabire bahkan mampu memproduksi sekitar 12.600 butir telur per hari, atau setara 42 ton per bulan,” urai Yasor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kebutuhan konsumsi telur rumah tangga di Nabire berada di angka 60 ton (sekitar 1.062.000 butir) per bulan. Dengan melonjaknya produksi lokal ditambah gempuran pasokan luar, pasar Nabire kini mengalami surplus yang menekan peternak domestik.
Dilema Harga dan Biaya Produksi
Kondisi ini kian pelik karena peternak lokal harus menaikkan harga jual akibat meroketnya harga pakan. Saat ini, harga telur di tingkat pedagang merangkak naik ke kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per rak (isi 30 butir), dari yang sebelumnya Rp60.000 hingga Rp70.000.
Yasor menilai intervensi pemerintah sangat mendesak agar hasil jerih payah peternak lokal terserap pasar tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.
“Perlu ada langkah yang berpihak pada peternak lokal agar produksi mereka terserap dengan baik, namun tetap menjaga stabilitas pasokan bagi konsumen. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan Pemprov Papua Tengah untuk mengkaji pembatasan ini,” pungkas Yasor. (*\spr)
