TIMIKA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika melakukan penyesuaian harga dan volume terhadap lima Proyek Strategis Daerah tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) serta fluktuasi biaya material konstruksi yang terjadi belakangan ini.
Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, menjelaskan bahwa penyesuaian ini juga merujuk pada regulasi terbaru, yakni Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Konstruksi Nomor 47/SE/DK/2026 mengenai Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). Seluruh proyek tersebut sebelumnya telah ditetapkan melalui SK Bupati Mimika Nomor 68 Tahun 2026.
“Penyesuaian terpaksa dilakukan akibat kenaikan harga BBM yang berdampak signifikan pada biaya operasional dan logistik di lapangan. Kebijakan ini sekaligus menindaklanjuti instruksi pusat terkait AHSP terbaru,” ujar Yoga, Senin (15/6/2026).
Lima proyek pembangunan infrastruktur krusial di Mimika yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) ini meliputi:
- Peningkatan Jalan Agimuga Lanjutan (Hotmix), Pagu Anggaran: Rp20.738.086.615
- Pembangunan Jembatan Gantung Distrik Hoya (Dalmagom), Pagu Anggaran: Rp16.120.000.000
- Pembangunan Jembatan Gantung Mioko, Pagu Anggaran: Rp18.770.000.000
- Pembangunan Unit Air Bersih (Reverse Osmosis/RO) Ipaya, Pagu Anggaran: Rp17.910.412.900
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan, Pagu Anggaran: Rp20.500.000.000
Yoga menegaskan, lantaran pagu anggaran daerah tidak dapat ditambah di tengah jalan, jalan satu-satunya untuk mengimbangi pembengkakan biaya operasional adalah dengan melakukan penyesuaian atau pengurangan volume pekerjaan fisik.
Langkah ini dinilai jauh lebih bijak ketimbang memaksakan volume awal namun harus mengorbankan kualitas material bangunan. Dinas PUPR berkomitmen agar seluruh infrastruktur yang dibangun tetap memenuhi standar ketat Kementerian PUPR.
“Sebagai ilustrasi, proyek peningkatan jalan yang semula ditargetkan sepanjang 800 meter kemungkinan akan kami sesuaikan menjadi sekitar 700 meter. Kami mengurangi kuantitas (volume), namun kualitas fisik harus tetap nomor satu agar asas manfaat jangka panjang bagi masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Saat ini, kelima proyek strategis tersebut tengah berada dalam fase pelelangan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Mimika. Pihak dinas menargetkan seluruh proses administratif rampung tepat waktu agar penandatanganan kontrak kerja sama dapat terlaksana pada awal Agustus 2026.
Mengantisipasi dinamika lelang, Yoga juga mengingatkan para panitia dan peserta untuk bersiap menghadapi potensi sanggahan pasca-pengumuman. Ia berharap penyesuaian harga satuan ini dapat memicu para kontraktor untuk mengajukan penawaran harga yang wajar dan realistis demi hasil kerja yang optimal.
“Kami berharap proses ini berjalan transparan sehingga menghasilkan kontraktor terpilih yang benar-benar berkomitmen menjaga mutu pembangunan demi kemajuan masyarakat Mimika,” tutup Yoga. (spr)
