JAKARTA – Suarapapuaraya.com – Di ruang Hotel Fairmont Jakarta, suasana penuh harap dan keyakinan menyelimuti pertemuan penting hari ini, Rabu (17/6/2026). Pemerintah Kabupaten Mimika, PT Freeport Indonesia (PTFI), dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) resmi menandatangani dua Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Hal ini menandai babak baru kerja sama yang tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan terpadu, terarah, dan berfokus pada kesejahteraan seluruh masyarakat Mimika.
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Pj. Sekretaris Daerah Abraham Kateyau, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas, Executive Vice President Sustainable Development Claus Wamafma, Ketua Pengurus YPMAK Dr. Leonardus Tumuka, serta jajaran pimpinan perangkat daerah dan manajemen terkait.
Dalam sambutannya, Tony Wenas membuka pertemuan dengan rasa syukur dan menyebut momen ini sebagai rencana baik Tuhan yang akhirnya terwujud setelah perjalanan panjang pengaturan jadwal serta penyusunan kesepakatan.
“Hubungan kita sudah sangat baik, tetapi MoU ini hadir untuk meningkatkan apa yang sudah kita lakukan, melanjutkan sinergi, dan memastikan hasilnya lebih terasa bagi semua—terutama masyarakat Amungme, Kamoro, suku kerabat lain, maupun warga pendatang di Mimika,” ujar Tony.
Ia menegaskan bahwa keberadaan PTFI dan YPMAK di Mimika adalah keistimewaan yang tidak dimiliki kabupaten lain di Papua. Oleh karena itu, manfaatnya harus jauh lebih besar dan merata, bahkan bisa menjangkau wilayah tetangga di Papua Tengah hingga luar wilayah tersebut.
Fokus kerja sama ini sangat jelas, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kampung, dan pembangunan infrastruktur. Tony juga menyampaikan data kontribusi nyata perusahaan. Pada tahun lalu, PTFI menyalurkan total Rp6 triliun kepada Pemkab Mimika, yang terdiri atas Rp4,8 triliun dari PNBP, pajak daerah, dan royalti, ditambah Rp1,2 triliun dari bagi hasil keuntungan bersih yang baru diterima pada tahun 2026.
Meski saat ini produksi baru mencapai 50 persen dari kapasitas normal pascalongsoran material basah September lalu—dengan rencana peningkatan bertahap menjadi 65 persen di semester II 2026, 75 persen di semester I 2027, dan kembali 100 persen di akhir tahun depan—kontribusi tetap terjamin. Tahun ini kontribusi diperkirakan mencapai Rp4 triliun, lalu naik menjadi Rp5 triliun pada 2027, Rp7 triliun pada 2028, dan Rp7,5 triliun pada 2029 ke atas.
“Kami juga berharap perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat terwujud agar manfaat ini tidak berhenti di tahun 2041, melainkan berlanjut sepanjang umur tambang—semata-mata untuk kepentingan pemerintah, masyarakat, dan bangsa Indonesia,” tambah Tony.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyambut kesepakatan ini dengan antusiasme tinggi. Namun, ia juga membawa catatan penting agar kerja sama ini tidak sekadar menjadi acara seremonial. Ia mengakui bahwa selama ini hubungan baik sudah terjalin, tetapi pelaksanaannya masih parsial, tanpa pedoman yang jelas, bahkan sering terjadi tumpang tindih program.
“Kita punya sumber daya besar—ada Freeport, ada YPMAK, ada APBD, ada APBN. Namun, kalau jalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak maksimal. Contoh sederhana: penurunan tengkes (stunting), pengendalian malaria, hingga bantuan pendidikan—semua pihak punya program, tetapi tidak saling terhubung. Akhirnya ada penerima bantuan ganda, ada yang terlewat, dan dana besar tidak terpakai seefisien mungkin,” tegas Johannes.
Rettob menyoroti ironi besar di Mimika. Daerah ini merupakan penyumbang kontribusi terbesar bagi negara, tetapi tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia. Penyebabnya adalah ketergantungan berlebih pada sektor tambang, sementara sektor lain belum tumbuh. Belum lagi kendala dana transfer daerah yang terpotong besar—tahun ini saja diperkirakan ada kekurangan Rp1,3 triliun dari Dana Bagi Hasil (DBH). Padahal, APBD Mimika hanya sekitar Rp5 triliun, jauh lebih kecil dibanding kontribusi PTFI yang mencapai Rp6 triliun setahun lalu.
Oleh karena itu, Rettob blak-blakan mengenai tantangan pembangunan ke depan. “Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri lagi. Hari ini kita mulai kolaborasi sungguh-sungguh. Kita ‘keroyok’ masalah pembangunan bersama-sama,” tegasnya.
Bupati menyoroti perlunya integrasi data dan aksi nyata, mulai dari penanganan stunting hingga beasiswa pendidikan agar tidak terjadi duplikasi program. Ia pun menantang jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meninggalkan cara lama dan mulai berpikir kreatif.
“Uang kita banyak, tetapi output-nya belum terlihat maksimal. Mulai hari ini, kita ubah cara kerja. Pemerintah akan menjadi pemimpin penyusunan cetak biru (blueprint) pembangunan agar setiap program dari Pemkab, PTFI, dan YPMAK masuk ke dalam rencana yang sama dan tidak tumpang tindih. Saya minta kolaborasi nyata, mulai dari riset kesehatan dasar, pengaturan beasiswa yang terukur dan diawasi, hingga pengembangan ekonomi lokal dan BUMD agar tidak lagi bergantung hanya pada tambang,” ucap Johannes dengan tegas.
Ketua Pengurus YPMAK, Dr. Leonardus Tumuka, yang sejak lama mendorong kesepakatan ini, menyambut baik langkah tersebut. Ia berjanji pihaknya akan berperan aktif menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dengan kebutuhan daerah agar setiap bantuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tepat sasaran serta berdampak jangka panjang.
Dalam penutupannya, Bupati Johannes menegaskan satu hal: “MoU ini tidak boleh tidur di laci. Ini adalah titik balik. Kita ubah kecepatan dari 40 PK menjadi 200 PK. Target kita jelas: Mimika yang cerdas, sehat, aman, dan sejahtera. Momen ini kita jadikan bukti bahwa dengan kolaborasi, sumber daya besar di tanah ini bisa mengangkat derajat masyarakat Mimika setinggi-tingginya.”
Hari ini, 17 Juni 2026, bukan sekadar tanggal di kalender. Ini adalah hari ketika tiga kekuatan besar di Mimika menyatukan langkah, berjanji bekerja bersama, dan meletakkan dasar yang kokoh untuk masa depan yang lebih cerah—bukan hanya untuk satu pihak, melainkan untuk setiap warga yang hidup dan berkarya di tanah Amungme dan Kamoro. (TM/spr)
