TIMIKA – Suarapapuaraya.com | Pemerintah Kabupaten Mimika tengah berada dalam momentum krusial untuk merombak sistem pelaporan pembangunan daerah menjadi lebih modern, transparan, dan akuntabel. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintah daerah menyelenggarakan agenda strategis: Pendampingan Penginputan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dan E-Walidata pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun Anggaran 2026.
Bertempat di Aula Kantor Bappeda Mimika pada Rabu (21/05/2026), kegiatan ini menjadi hulu dari upaya besar menyinkronkan data mentah di lapangan ke dalam sistem digital yang terintegrasi. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Izak A. Rahajaan, SE, agenda ini mengumpulkan para operator dan staf perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Namun, di balik ruang-ruang diskusi teknis tersebut, ada urgensi besar yang sedang dipertaruhkan: bagaimana memastikan bahwa miliaran rupiah anggaran daerah benar-benar terkonversi menjadi capaian kinerja yang valid dan tepat sasaran.
Bagi sebagian aparatur, penginputan data sering kali dipandang sebelah mata—hanya dianggap sebagai gugur kewajiban di akhir tahun anggaran. Paradigma kuno inilah yang sedang coba didobrak oleh Pemkab Mimika.
Aplikasi SIPD RI (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang diamanatkan oleh pemerintah pusat bukan sekadar aplikasi pengumpul angka. Sistem ini dirancang sebagai jangkar tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ketika seorang operator menginput data, mereka sebenarnya sedang menyusun potret keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kasubid Data dan Pelaporan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Mimika, Felix Beanal, yang juga bertindak sebagai pemateri utama, menegaskan bahwa akurasi penginputan ini memiliki dampak domino yang panjang.
“Penginputan realisasi kinerja perangkat daerah bukan hanya sekadar memenuhi administrasi pelaporan, tetapi menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah,” ujar Felix Beanal di hadapan para peserta.
Felix menambahkan bahwa setiap angka yang masuk ke dalam SIPD nantinya akan dikristalisasi menjadi dasar evaluasi pembangunan daerah secara makro. Data tersebut akan menyusun Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) dan, yang paling krusial, menjadi bahan pertimbangan utama dalam perencanaan program dan pengalokasian anggaran tahun berikutnya. Jika data yang dimasukkan keliru, maka arah kebijakan tahun depan berpotensi meleset.
Tantangan terbesar dalam perencanaan daerah selama bertahun-tahun adalah ego sektoral dan data yang tumpang tindih. OPD ‘A’ kerap memiliki data yang berbeda dengan OPD ‘B’ untuk objek pembangunan yang sama. Untuk mengunci celah tersebut, Bappeda Mimika mulai menggenjot penerapan E-Walidata.
E-Walidata merupakan instrumen lokal untuk mendukung kebijakan nasional Satu Data Indonesia. Melalui sistem ini, Bappeda memposisikan diri sebagai koordinator, sementara OPD bertindak sebagai produsen data yang wajib menyediakan data pembangunan yang valid, mutakhir, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
Felix Beanal menggarisbawahi bahwa kualitas sebuah kebijakan daerah sangat bergantung pada kualitas data penopangnya. Data buruk (bad data) hanya akan melahirkan kebijakan buruk (bad policy).
“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, seluruh operator perangkat daerah harus teliti dalam melakukan penginputan data serta memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan realisasi capaian kinerja,” jelas Felix menjabarkan interkoneksi sistem.
Kendati sistem dirancang dengan sangat ideal, tantangan riil selalu berada di pundak para operator OPD selaku garda terdepan. Proses pendampingan ini sengaja didesain interaktif agar tidak menjadi ceramah satu arah. Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, para operator dari berbagai OPD membeberkan berbagai kendala teknis yang mereka temui di lapangan.
Mulai dari masalah klasik seperti fluktuasi jaringan internet, sinkronisasi indikator kinerja yang rumit, kendala teknis pada sistem verifikasi berjenjang di dalam aplikasi SIPD, hingga rumitnya menyatukan data realisasi fisik dengan laporan keuangan secara real-time.
Bappeda Mimika merespons kendala tersebut dengan memberikan asistensi langsung (coaching clinic). Setiap peserta dibimbing langsung dalam memahami mekanisme pengisian indikator kinerja, penginputan realisasi fisik, laporan keuangan, hingga tahapan akhir berupa verifikasi data agar status data dinyatakan valid oleh sistem.
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan E-Walidata pada akhirnya adalah alat kerja. Keberhasilannya mutlak ditentukan oleh kapasitas manusia yang mengoperasikannya (brainware).
Lewat pendampingan intensif ini, Pemerintah Kabupaten Mimika memproyeksikan lompatan kualitas pelaporan pembangunan untuk Tahun Anggaran 2026. Sasaran jangka pendeknya adalah penginputan data yang tepat waktu dan akurat sesuai regulasi. Namun, sasaran jangka panjangnya jauh lebih besar: mewujudkan tata kelola pemerintahan di Mimika yang modern, berbasis data digital yang sahih, serta responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Ketika data pembangunan tersaji dengan transparan dan akurat, maka setiap rupiah APBD Mimika tidak hanya akan habis terserap, tetapi benar-benar terukur dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat dari pesisir hingga pegunungan Mimika. (*/spr)
