TIMIKA – suarapapuaraya.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Provinsi Papua Tengah, secara resmi menyatakan kesiapannya dalam mendukung program strategis nasional melalui penyediaan lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika. Lahan yang disiapkan berlokasi di wilayah Distrik Iwaka.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan berkualitas di Papua Tengah.
Proyek pembangunan ini melibatkan kolaborasi antar-instansi tingkat nasional. Bupati menjelaskan bahwa operasional pendidikan akan dikelola oleh kementerian terkait, sementara pembangunan fisiknya menjadi tanggung jawab kementerian teknis.
“Lahan kami sudah siapkan di Iwaka, Distrik Iwaka. Lokasi tanah itu milik Pemkab Mimika,” ujar Johannes Rettob seperti dikutip dari Antara, Selasa, 31 Maret 2026.
John menambahkan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 merupakan program pendidikan berasrama gratis yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Adapun untuk proses konstruksi bangunan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Untuk pembangunan sekolahnya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kami, pemerintah daerah, hanya bertugas menyediakan lahan. Mudah-mudahan tahun ini sudah dibangun,” lanjutnya.
Meskipun pembangunan gedung permanen baru akan dimulai, aktivitas belajar mengajar Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika sebenarnya telah diresmikan sejak 10 Oktober lalu. Saat ini, para siswa dan fasilitas asrama menempati gedung sementara untuk memastikan kegiatan akademik tetap berjalan. Lokasi sementara yaitu Rumah Susun (Rusun) bekas Wisma Atlet PON XX Papua, Jalan Poros SP2–SP5, Timika. Jumlah siswa sebanyak 88 orang dengan jenjang pendidikan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Program ini dirancang secara inklusif dengan menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Meskipun berlokasi di Papua, kepesertaan siswa tidak dibatasi pada etnis tertentu, melainkan pada kondisi ekonomi keluarga.
Penerimaan siswa dilakukan dengan memprioritaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu, baik siswa asli Papua maupun siswa non-Papua yang berdomisili di wilayah tersebut. Hal ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berasrama yang layak dan tanpa biaya. (SPR)
