ATUKA, Suarapapuaraya.com – Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika atas pembangunan gedung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kampung Atuka. Proyek strategis tersebut berhasil direalisasikan sepenuhnya melalui dukungan dana APBD setempat.
Dalam kunjungan kerjanya ke Ibu Kota Distrik Mimika Tengah pada Kamis (13/4/2026), Menteri Ferry menekankan bahwa inisiatif mandiri pemerintah daerah merupakan langkah nyata dalam penguatan ekonomi kerakyatan, bahkan sebelum adanya alokasi dari pemerintah pusat.
“Saya apresiasi untuk Pak Bupati Mimika, Wakil Bupati, dan DPRD yang sudah mengorbankan APBD untuk bangun ini, padahal kami dari kementerian belum alokasikan anggaran. Saya lihat gambarnya, bangunannya luar biasa. Saya tanya ini uang siapa, ternyata dibangun dari APBD,” ujar Ferry Juliantono.
Menteri Ferry juga menegaskan status kepemilikan bangunan tersebut bahwa bangunan Kopdes Merah Putih Atuka bukan milik pemerintah pusat, namun merupakan milik masyarakat Atuka. “Tugas kami membantu agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan sejahtera.” katanya.
Menkop memaparkan tiga pilar utama yang menjadi fungsi krusial dari kehadiran Kopdes Merah Putih di wilayah pesisir Mimika yaitu menjadi penyalur resmi komoditas subsidi seperti LPG, beras, dan pupuk. Kemudian bertindak sebagai badan usaha yang menjamin penyerapan hasil produksi masyarakat lokal serta menjadi saluran utama agar program-program pemerintah pusat dapat tersampaikan tepat sasaran.
Sebagai bentuk dukungan lanjutan, Kementerian Koperasi berencana mendorong pembiayaan melalui lembaga pengelola dana bergulir serta percepatan fasilitas pendukung lainnya bagi nelayan di wilayah pesisir.
“Kami akan bantu percepat perizinannya. Bahkan bisa dikelola koperasi sekaligus dengan pabrik es untuk nelayan,” tegas Menkop.
Selain itu, diusulkan pula pembangunan pusat distribusi barang melalui BUMD serta pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Solar (SPBU) khusus nelayan untuk menunjang aktivitas ekonomi.
Wakil Gubernur Papua Tengah, Denias Geley, menyambut baik kehadiran Menkop sebagai bukti nyata atensi pemerintah pusat. Ia mengimbau agar tata kelola koperasi dilakukan secara akuntabel.
“Koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat dan pengurus harus menjaga, mengelola, dan menjalankan kegiatan usaha koperasi secara transparan dan profesional,” kata Denias Geley.
Hingga April 2026, tercatat perkembangan signifikan dalam pembentukan koperasi desa di wilayah kabupaten Mimika. Total kopdes terbentuk 152 unit, dengan cakupan wilayah 152 kampung di 18 distrik dan memiliki badan hukum (akta notaris) serta kepengurusan. Sementara pendanaan masih dari APBD Mimika belum ada kucuran dana dari pusat. (spr)
