TIMIKA – suarapapuaraya.com | Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan komitmennya untuk melakukan penataan birokrasi secara menyeluruh guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Penataan ini menjadi fondasi utama agar anggaran besar yang dimiliki Kabupaten Mimika dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat di wilayah pegunungan, pesisir, hingga pinggiran kota.
Seperti dilansir dari platform youtube Mimika Center, yang ditayangkan 26 Nov 2025 lalu, Emanuel menjelaskan bahwa langkah awal dalam penataan birokrasi adalah mengembalikan mekanisme pemerintahan ke jalur yang benar. Menurutnya, hal ini tidak berarti merombak total sistem yang ada, melainkan melakukan penyempurnaan pada aspek yang masih kurang.
“Fokus utama kita adalah menata birokrasi agar kembali pada mekanisme yang benar. Kita tidak mulai dari nol, tapi mempertahankan apa yang sudah baik dan memperbaiki serta menambah apa yang masih kurang,” ujar Emanuel Kemong.
Selain mekanisme, ia juga menyoroti pentingnya penetapan skala prioritas yang selama ini dinilai belum tajam.
“Tantangan di masa lalu adalah semua program dianggap sama pentingnya sehingga tidak ada prioritas yang jelas. Kita akan memisahkan mana yang menjadi prioritas utama, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Memiliki latar belakang pendidikan asrama yang kuat, Emanuel menekankan bahwa disiplin waktu adalah ruh dari birokrasi yang sehat. Ia meyakini bahwa perubahan budaya kerja harus dimulai dari keteladanan seorang pemimpin.
“Disiplin adalah kunci. Jika pemimpin mampu mendisiplinkan diri terlebih dahulu, maka seluruh jajaran birokrasi akan mengikuti. Dengan kedisiplinan, sistem akan berjalan dengan sendirinya secara otomatis dan baik,” tegasnya.
Untuk menciptakan birokrasi yang responsif, Emanuel berencana memaksimalkan platform Mimika Center sebagai alat kendali kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Platform ini akan berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Adapun sistem kerjanya meliputi Pengumpulan Data dengan menyerap aspirasi, keluhan, dan kritik masyarakat. Kemudian Pemetaan Masalah, Dimana yim kerja khusus akan memetakan isu-isu krusial. Setelah itu, meneruskan data tersebut kepada dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti.
“Hal ini akan memudahkan kita mengontrol kinerja dinas-dinas dalam menjawab kebutuhan publik secara konkret,” jelas Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.
Lwbih lanjut, Emanuel Kemong Menjelaskan bahwa penataan birokrasi ini akan dijalankan melalui kolaborasi erat antara dirinya, yang memahami akar rumput dan kondisi sosial masyarakat, dengan pasangannya yang dinilai memiliki kapabilitas birokrasi yang mumpuni.
Tujuan akhir dari sinergi ini adalah memastikan efektivitas anggaran. Emanuel berharap tidak ada lagi ketimpangan pembangunan. “Seluruh anggaran harus terjawab dalam bentuk pembangunan nyata di kampung-kampung. Kita ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah melalui program yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” pungkasnya.
Untuk diketahui, penataan birokrasi dilingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, telah dilaksanakan pada Rabu (11/3/2026), Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Mimika telah melantik 286 pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan jabatan fungsional di Gedung Eme Neme Yauware, Mimika, Papua Tengah. (mtn)
